Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017

Nurlela Kesuma Nurlela, Iwan Kesuma Sihombing

Sari


Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak pada KPP Pratama di Kota Medan dalam upaya peningkatan penerimaan PPN di kota Medan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pratama di Kota Medan dalam periode pengamatan dari tahun 2015 – 2017. Objek penelitian adalah efektifitas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi PPN. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara langsung, dan dokumen yang disediakan oleh KPP Pratama. Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa petugas pajak di KPP Pratama di Kota Medan telah melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan Surat Edaran DJP No. SE – 51/PJ/2013. Pelaksanaan ekstensifikasi dari hasil penambahan PKP baru di KPP Pratama di Kota Medan khususnya di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2015 – 2017 termasuk kategori sangat efektif. Begitu juga dengan KPP Pratama Medan Kota dan Medan Petisa yang berhasil menambah PKP baru melebihi target, tetapi pada tahun 2016 – 2017 persentase efektivitas penambahan PKP baru mengalami penurunan. KPP Pratama di Kota Medan telah melakukan intensifikasi pajak terutama dibidang pemeriksaan dengan kategori efektif dan penagihan piutang dan tunggakan pajak melalui penerbitan SKPKB PPN dengan kategori sangat efektif walaupun masih ada beberapa PKP yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk diperiksa sehingga masuk dalam realisasi pemeriksaan tahun berikutnya. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi kurang mampu meningkatkan persentase PKP yang melakukan pembayaran pajak, tetapi mampu meningkatkan penerimaan PPN pada tahun 2017 dengan kategori efektif walaupun dari segi petumbuhan penerimaan PPN sempat turun pada tahun 2016 karena pada tahun 2017 pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak didukung oleh kebijakan tax amnesty.

Kata Kunci


Ektensifiasi Pajak, Intensifikasi Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ahmadi, Ruslam, 2014, Metode penelitian Kualitatif, Ar – Ruzz media: Yogyakarta

Aprilia, Anita (2015). Penganan dan Pengawasan Perpajakan dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E – Commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Direktorat Jendral Pajak (2013), Buku Panduan (Buklet) Pajak Pertambahan Nilai

Depdagri Kementrian No. 690.900.327 (1996), Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis (2014), Perpajakan (Teori dan Peraturan Terkini), Penerbit : Andi, Yogyakarta

Halim, Abdul (2014), Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh , Studi Kasus, Penerbit Salemba Empat : Jakarta

Kementrian Keuangan RI (2014), Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Republik Indonesia

Kementrian Keuangan RI (2015), Budget and Brief APBN 2015, Republik Indonesia

Kementrian Keuangan RI (2016), Laporan Tahunan Kementrian Keuangan, Republik Indonesia

Mardiasmo (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Andi: Yogyakarta.

Perturan Menteri Keuangan RI (2012), Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Peraturan Walikota Medan No. 40 (2012), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2013.

Resmi, Siti (2014), Perpajakan: Teori dan Kasus, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Sedarmayanti (2009), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, CV. Mandar Maju: Bandung

Silvia (2015), Pelaksaan Ekstensifikasi dan Indentifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Kalbi Socio, ISSN 2356 – 4385, Vol. 2, No. 1Jakarta.

Sugiono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta: Bandung

Sukmawati, widdyah (2013), Efektifitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Utara), Jurnal Fakultas Administrasi, Universitas Brawijaya.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001 (2001), Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE – 51/PJ.9/2013 (2013), Tentang Petunjuk Pelaksanaan Praturan Direktur Jendral Pajak No. PER – 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.

Suryadi (2006), Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik , Vol.4, No. 1, p.105-121.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 4 (2012), Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 (2007), Tentang Perubahan Ketiga dari Undang – Undang No 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 42 (2009), Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

Wahyuni (2011), Tax Evasion : Dampak Self Assessment System. Jurnal Ilmiah Akuntansi dari Humanika


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Terindeks Google Scholar